Rektorat Unpatti Dinilai Lambat

AMBON, KOMPAS.com — Rektorat Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, dinilai lambat bereaksi dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di kalangan mahasiswa. Pihak rektorat juga dianggap tidak transparan. Hal inilah yang membuat konflik, bahkan kerap berujung pada bentrokan dan perusakan, terus terjadi.

Wakil Gubernur Maluku Said Assagaf meminta pihak rektorat membenahi kekurangannya ini saat dirinya bertemu dengan Rektorat Unpatti, Kamis (7/7/2011).

Pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam dan tertutup bagi wartawan itu dihadiri pula oleh Kepala Polres Ambon Ajun Komisaris Besar Joko Susilo, Komandan Kodim Ambon Letnan Kolonel Lumbantoruan, dan sejumlah tokoh agama, seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia wilayah Maluku Idrus Toekan dan Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku Jhon Ruhulessin.

Kekurangan pihak rektorat itu harus segera diatasi karena konflik berujung bentrokan kerap terjadi di Unpatti. Selain bentrokan yang berujung pada perusakan sejumlah gedung kuliah, Rabu (6/7/2011), peristiwa serupa pernah terjadi akhir Maret 2010.

Rektor Unpatti HB Tetelepta berjanji akan membenahi kekurangannya itu. Namun, dia berdalih sebelum bentrokan terjadi pun sudah menyosialisasikan tata cara dan hasil dari penerimaan mahasiswa baru Unpatti. "Kami sudah jelaskan kalau yang menilai siapa mahasiswa yang masuk atau tidak, bukan pihak Unpatti tetapi hasil penilaian tim di Jakarta," tambahnya.

Hal ini dibantah Idrus Wakano, salah satu mahasiswa. Menurut dia, pihak rektorat tidak pernah transparan setiap kali mahasiswa meminta hasil penerimaan mahasiswa baru. "Jika rektorat transparan dan menjelaskan dengan baik, bentrokan dan perusakan tidak akan terjadi," ujarnya.